Info NKRI

Situs Berita Online Indonesia Terpercaya dan Terupdate Seputar Bisnis, Politik, Ekonomi, Olahraga, dan Berita Mancanegara

BPK Peringatkan Pemerintahan Indonesia Soal Utang

BPK Peringatkan Pemerintahan Indonesia Soal Utang

BPK Peringatkan Pemerintahan Indonesia Soal Utang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki beberapa catatan pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2016. Salah satunya perihal utang atas defisit anggaran penghasilan dan belanja negara (APBN).

Anggota II BPK Agus Joko Pramono mengatakan, pada laporan keuangan pemerintah di 2017 mampu laksanakan pengukuran defisit anggaran bersama dengan basis akuntabilias.

“Bukan sebab sistem pembiayaan keuangan langsung namun utang-utang berupa spontan. Contohnya subsidi yang belum dibayar, pekerjaan selesai belum dibayar agar esensi defisit anggaran setahun menjadi lebih terlihat akuntabel,” kata Agus di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Lanjut Agus, BPK juga meminta pemerintah pada LKKP 2017 mampu mengontrol tiap-tiap kali entitas diberikan amanat untuk memberikan, agar laporannya tidak cuma masuk diakhir.

“Tapi udah dilaksanakan kontrol pendahuluan oleh pemerintah selaku pengelola subsidi. Kami akan laksanakan pemantauan pada rekening kas negara,” tandasnya.

Diketahui, beberapa perihal penting yang mampu diperhatikan bersama dengan oleh pemerintah pada LKKP 2016.

Yang pertama, perihal subsidi atau PSO yang posisinya secara legal dibiarkan secara lepas, berarti kendati subsidi dianggarkan didalam APBN namun UU APBN membebaskan boleh melampaui anggaran ini bersama dengan alasan tertentu. Jadi mesti ada sistem yang mengontrol agar subsidi tidak melampaui defisit yang ditentukan UU.

Kedua, pada 2016 pemerintah belum mengulas cost liabilities yang akan pengaruhi laporan keuangan di tahun-tahun berikutnya.

Ketiga, perihal defisit APBN, pengukurannya selama ini berbasis kas agar terjadi type pembayaran yang membuat perhitungan defisit APBN yang tidak menunjukkan angka yang sebetulnya secara realitas.

Keempat, terkandung jaminan sosial yang diberikan amanat oleh BPJS untuk mengelola namun pada praktiknya tidak cukup untuk melingkupi dana jaminan kesegaran berasal dari penduduk Indonesia yang tiap-tiap tahun terjadi defisit Rp 2 triliun, asumsinya pemerintah menambahkan tambahan Rp 6 triliun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Online Indonesia | Berita NKRI Frontier Theme