Info NKRI

Situs Berita Online Indonesia Terpercaya dan Terupdate Seputar Bisnis, Politik, Ekonomi, Olahraga, dan Berita Mancanegara

FADLI ZON BACOT LAGI..! Sekarang Ancam Gugat UU Pemilu Ke MK Dan Langsung Di Skakmat Oleh PKB

FADLI ZON BACOT LAGI..! Sekarang Ancam Gugat UU Pemilu Ke MK Dan Langsung Di Skakmat Oleh PKB

FADLI ZON BACOT LAGI..! Sekarang Ancam Gugat UU Pemilu Ke MK Dan Langsung Di Skakmat Oleh PKB – Ada empat fraksi yang memastikan tidak turut di dalam pengambilan keputusan, keliru satunya Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan hal berikut adalah realitas demokrasi Indonesia.

“Saya kira ini realitas demokrasi kita. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sikap dan pandangan itu satu hal yang biasa. Tetapi pada hal-hal yang banyak sudah dicapai oleh Pansus, lebih dari 500 pasal yang sudah dicapai. Hanya tinggal dua saja, tetapi yang dua itu terlalu substansial, yakni presidential threshold dan metode konversi suara,” ujar Fadli sesudah walk out di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Fadli mengatakan alasannya menampik jadi bagian dari pengambilan ketentuan dikarenakan beranggap presidential threshold melanggar konstitusi. Itu dikarenakan sudah dipakai pada Pemilihan Presiden 2014.

“Jadi kita bersama dengan empat fraksi (PKS, Gerindra, Demokrat, dan PAN) menampik turut jadi bagian dari pengambilan ketentuan mengenai PT. Karena kita beranggap pelanggaran pada konstitusi kita, dan termasuk pelanggaran pada nalar dikarenakan PT yang dipakai yang sudah dipakai pada Pilpres 2014,” kata Fadli.

Ia mengatakan Gerindra bakal lakukan beberapa langkah hukum, termasuk uji pada RUU Pemilu di MK.

“Tentu beberapa langkah hukum bakal ditempuh, termasuk lakukan cara uji pada RUU ini di MK. Kita kan justru mengacu pada ketentuan konstitusi sendiri,” ucap Fadli.

“Bahwa ketentuan itu mengetahui mengatakan pemilu itu serentak dan keserentakan itu, menurut para ketua konstitusi, baik Pak Hamdan Zoelva dan Pak Mahfud MD sebagai mantan Ketua MK, kita mendengar pandangan-pandangan mereka bersama dengan demikianlah tidak ada ulang PT,” sambung dia.

Menurutnya, ketentuan RUU Pemilu malam ini adalah hasil yang dipaksakan oleh pemerintah. Fadli mengatakan di negara lain tidak ada yang kenakan presidential threshold lebih dari 10 persen.

“Ya, tentu biar rakyat menyaksikan bahwa saat ini ini ada satu proses yang dipaksakan oleh pemerintah bersama dengan PT 20 persen. Tidak ada satu negara pun di dunia ini, bisa diperiksa yang kenakan PT hingga 20 persen, pada biasanya di bawah 10 % dan itu pun kenakan pemilu yang tidak serentak. Apalagi kenakan apa yang sudah dipakai tahun 2014, tidak masuk akal,” terang Fadli.

Ia memastikan tentu bakal lakukan judicial review. Menurutnya, sudah lumayan banyak termasuk pihak yang bakal lakukan hal yang sama.

“Ya, tentu kita bakal lakukan beberapa langkah yang tersedia, termasuk JR. Saya kira sudah lumayan banyak termasuk pihak yang lakukan hal yang sama,” tutup Fadli.

Gerindra cs Ancam Gugat UU Pemilu, PKB: Tak Ada Legal Standing

Gerindra, yang walk out dari sidang paripurna RUU Pemilu, merencanakan menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Fraksi PKB menyaksikan cara itu tak tepat.

“Mereka tidak punyai legal status untuk mengajukan review. Mereka kan pihak-pihak yang mengupas undang-undang,” kata Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Menurut Ida, yang lebih tepat mengajukan gugatan UU Pemilu ialah masyarakat. Akan aneh kecuali pembuat undang-undang menggugat product yang dilahirkan mereka sendiri.

“Yang semestinya mengajukan, tuh, pihak dari masyarakat yang beranggap undang-undang inkonstitusional, bisa mengajukan ke MK. Tapi, mereka yang WO nggak punyai legal status lakukan itu,” tegas Ida.

Ida memandang, kecuali masyarakat yang lakukan gugatan, mereka punyai posisi hukum yang jelas.

“Soal apakah UU ini konstitusional ini atau tidak, ada mekanisme JR yang bisa dilaksanakan masyarakat yang punyai legal standing,” sebut Ida.

Updated: July 21, 2017 — 1:13 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Online Indonesia | Berita NKRI Frontier Theme