Info NKRI

Situs Berita Online Indonesia Terpercaya dan Terupdate Seputar Bisnis, Politik, Ekonomi, Olahraga, dan Berita Mancanegara

Puspam TNI Blokir Rekening 139 Miliar Terkait Korupsi Heli AW 101

Puspam TNI Blokir Rekening 139 Miliar Terkait Korupsi Heli AW 101

Puspam TNI Blokir Rekening 139 Miliar Terkait Korupsi Heli AW 101 – Penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memblokir rekening memuat Rp 139 miliar berkaitan bersama kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101. Terlepas dari itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meyakini ada transaksi uang tunai lainnya berkaitan bersama kasus itu.

“Kemudian aku yakin uang-uang tunai lainnya yang disita bakal makin tambah pasti, bakal bertambah. Tapi yang sudah berhasil diamankan pemblokiran rekening adalah Rp 139 miliar,” kata Gatot di dalam jumpa pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2017).

Sejauh ini, Puspom TNI sudah mengambil keputusan 3 orang tersangka yaitu Marsma TNI FA yang bertugas pejabat pembuat komitmen (PPK) di dalam pengadaan barang dan jasa; ke-2 Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas dan tersangka ketiga adalah Pelda SS yang dikira menyalurkan dana-dana berkaitan pengadaan ke pihak-pihak tertentu. Namun, Gatot menyebut mungkin ada tersangka lain tetap terbuka lebar.

“Dan harus diketahui bahwa ini adalah hasil sementara, tetap sangat sangat mungkin ada tersangka lain. Penyidik Pom TNI, KPK, PPATK tetap terus melaksanakan upaya-upaya lebih-lebih berkaitan bersama penanganan kasus pengadaan helikopter AW 101 tersebut,” ujar dia.

Penyidikan ini menurut Gatot di awali dari investigasi yang dikerjakan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) bersama surat perintah terhadap 29 Desember 2016. KSAU sesudah itu mengirim hasil investigasi terhadap 24 Februari 2017.

“Dari hasil investigasi sudah makin jelas, tapi ada pelaku-pelaku (lain) karena korupsi kan konspirasi. Maka bermodal investigasi KSAU, aku bekerja serupa bersama kepolisian, BPK lebih-lebih bersama PPTAK dan KPK,” terang Gatot.

Anggaran pengadaan heli itu merupakan anggaran tahun 2016 yaitu sebesar Rp 738 miliar. Gatot menyebut sampai saat ini dikira kasus itu memicu kerugian keuangan negara sampai Rp 220 miliar.

Kasus berikut diungkap berdasarkan kerja serupa Puspom TNI bersama KPK. Untuk unsur militer bakal ditangani Puspom TNI, tetapi KPK nantinya bakal mengusut dari sisi swastanya atau dari penyedia barang dan jasanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Online Indonesia | Berita NKRI Frontier Theme